Diskusi Mingguan HIMA FH “Ilmu Negara”

KEMAHASISWAAN

Bidang Kajian dan Keilmuan HIMA FH UNPAM pada Minggu (24/5) menyelenggarakan Diskusi Mingguan dengan tema ”Ilmu Negara”. Diskusi diselenggarakan secara virtual.

Kegiatan Diskusi Mingguan ini diperuntukkan bagi para anggota yang baru  menjalankan LDKO beberapa bulan lalu, bersama dengan pengurus HIMA FH periode 2021-2022.

Diskusi diikuti kurang lebih dari 20 peserta dengan menghadirkan pembicara dari sekretaris bidang kajian dan keilmuan HIMA FH, sesuai dengan kompetensi dimana tema yang diangkat bersinggungan dengan mata kuliah dasar bagi mahasiswa hukum, terutama bagi yang akan mengambil konsentrasi Hukum Tata Negara (HTN).

Dalam diskusi itu, Sulaiman selaku pemantik menekankan akan pentingnya Ilmu Negara untuk di pelajari dan dipahami oleh Mahasiswa hukum sebagai modal dasar untuk lebih mudah dalam memahami mata kuliah hukum terutama Hukum Tata Negara di semester lanjut. Selanjutnya, pemantik juga menyampaikan lebih detail terkait dengan definisi ilmu negara, asal mula negara, dan lenyapnya suatu negara. Mengutip pendapat Mac Iver bahwa lenyapnya negara terdapat dua cara, pertama, suatu negara akan lenyap melalui cara revolusi, seperti peperangan dan pemberontakan. Kedua lenyapnya suatu negara disebabkan secara evolusi. Misalnya adanya konflik internal yang berkepanjangan di tubuh negara tersebut, sehingga menyebabkan sendi-sendi kenegaraan melemah dan akhirnya runtuh. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa lenyap atau hilangnya suatu negara karena terjadinya bencana alam akan berdampak pada hancurnya sebuah negara tersebut.

Kembali melanjutkan, Sulaiman membahas unsur negara. Menurut Pakar Ilmu Negara Oppenheim menyatakan bahwa unsur-unsur dalam suatu negara terdiri atas tiga unsur utama, yaitu adanya rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang merdeka atau berdaulat. Suatu negara tidak mungkin akan berdiri manakala tidak mempunyai rakyat, wilayah, serta pemerintahan yang merdeka atau berdaulat. Tanpa adanya salah satu unsur tersebut, maka negara tidak mungkin ada. Negara tanpa adanya pemerintahan yang berdaulat belum bisa dikatakan sebagai negara. Begitu juga dengan unsur-unsur lainnya. Oleh karena itu, ketiga unsur tersebut harus ada secara bersama untuk dapat disebut sebagai Negara.

Adapun peran dan fungsi negara, John Locke membagi fungsi negara ke dalam tiga bagian, yaitu fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi federatif. Tiga fungsi tersebut biasa disebut sebagai kekuasaan atau otoritas yang dimiliki oleh negara. John Locke berpendapat bahwa kekuasaan legislatif berfungsi untuk membuat aturan atau undang-undang. Kekuasaan eksekutif berfungsi untuk melaksanakan aturan atau undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Adapun kekuasaan federatif berfungsi untuk melaksanakan hubungan luar negeri dan keamanan. John Locke tidak memberikan fungsi negara dalam urusan peradilan.

Sedangkan trias politica, menurut Montesquieu, adalah tiga poros kekuasaan atau tiga cabang kekuasaan. Fungsi yudikatif bertujuan untuk mengadili atau menegakkan undang-undang, agar ditaati dan dilaksanakan dengan benar. Hal fundamental yang disampaikan oleh Montesquieu terletak pada adanya pemisahan poros kekuasaan. Pemisahan yang dimaksud adalah pemisahan tiga fungsi kekuasaan tersebut, baik secara fungsi maupun kelembagaan. Tujuannya agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, dan agar antara masing-masing kekuasaan memiliki otoritas yang seimbang. Keseimbangan antara tiga fungsi tersebut menyebabkan terjadinya check and balance.

Montesquieu tidak menghilangkan fungsi federatif. Fungsi ini menurut Montesquieu bersatu dengan fungsi eksekutif. Jadi, selain menjalankan aturan atau undang-undang, eksekutif juga melakukan hubungan secara eksternal ke luar negeri serta mengurusi urusan keamanan. Menurut Montesquieu pemisahan dan pembagian kekuasaan yang dimaksud tidak lain untuk melindungi hak asasi manusia.

Dan tujuan negara secara umum adalah untuk memberikan kebahagiaan bagi masyarakat dalam suatu negara tersebut. Lebih ringkas, tujuan negara tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu keamanan dan kesejahteraan. Ia juga menjelaskan tentang bentuk negara, dimana bentuk negara di menjadi bentuk negara kesatuan dan bentuk negara federal atau serikat. Adapun bentuk pemerintahannya terdapat dua bentuk, yaitu Monarki dan Republik. Selain itu, pemantik mengakhiri diskusi dengan pembahasan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan pada umumnya di bagi menjadi dua, pertama sistem pemerintahan presidensial, kedua sistem pemerintahan parlementer.

Namun prof Jimly Assidiqqie mengatakan ada juga sistem pemerintahan campuran. Sistem pemerintahan campuran yang di maksud adalah suatu sistem yang mengambil sisi presidensial dan sisi parlementer nya. Lebih lanjut dalam pemaparan Sulaiman, Jimly dalam bukunya menjelaskan bahwa apabila sistem tersebut lebih dominan memakai sistem presidensialnya, maka di sebut quasi presidensial. Sedangkan sebaliknya apabila sistem parlementer lebih dominan pada sistem tersebut, disebut sebagai quasi parlementer.

Semoga dengan terselenggaranya kegiatan ini dapat mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan yang lebih baik dan memperluas cakrawala wawasan terkait dasar-dasar dan konsep ilmu negara.

Total Page Visits: 246 - Today Page Visits: 2